Dalam mempersiapkan penyusunan laporan evaluasi pemilihan serentak 2024, KPU Toraja Utara laksanakan Focus Group Discusion (FGD), untuk menerima berbagai saran pendapat, Rabu (19/2/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu (19/2/2024) di Toraja Heritage Hotel yang dihadiri unsur Pemerintah, Kejaksaan, Bawaslu, Akademisi, Lo Pasangan Calon, AMAN Toraja dan Pemerhati Pemilu serta para insan Pers.
Melalui sambutannya Semuel Rianto Tappi selaku PLH Ketua KPU Toraja Utara yang juga Ketua Divisi Teknis menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan implementasi UU 10 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Toraja utara..
“Evaluasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Toraja Utara ini merupakan implementasi dari amanah UU 10 tahun 2016 dimana KPU Kabupaten kota diminta untuk melakukan evaluasi kualitatif,” kata Semuel Rianto Tappi.
Selain itu, Semuel Rianto Tappi juga mengatakan bahwa evaluasi kualitatif ini bukan hanya karena pemenuhan kewajiban administratif tetapi bagaimana KPU memiliki dokumen sebagai acuan dan referensi perbaikan/korektif dalam sistem demokrasi khususnya pelaksanaan Pilkada di Toraja Utara maupun bahan masukan ke KPU Provinsi dan KPU RI untuk pelaksanaan-pelaksanaan Pilkada yang akan datang.
Pada sambutannya tersebut, Semuel juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap masyarakat Toraja Utara yang telah turut membantu, mendukung, memfasilitasi dan turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada di Toraja Utara sehingga berjalan dengan kondusif dan dapat selesai dengan baik.
“Kami tak lupa menyampaikan terimakasih kepada masyarakat dalam membantu sukseskan Pilkada di Toraja Utara sehingga berjalan dengan aman dan selesai dengan baik karena kesuksesan Pilkada adalah buah dari jerih payah segenap lapisan masyarakat Toraja Utara,” ucap Semuel Rianto.
Evaluasi ini dititik beratkan pada model FGD yang berfokus pada 4 isu dan tema yaitu Tahapan Pemilihan, Non Tahapan Pemilihan, Kelembagaan (Supporting System) dan Faktor Eksrternal.
Dimana evaluasi dilakukan mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan perhitungan serta sengketa di MK.
