Bantaeng – Bertempat di aula Endra Dharmalaksana Polres Bantaeng berlangsung Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Perpol Nomor 6 Tahun 2025 tentang saran dan pendapat hukum (PSH) dan strategi menghadapi praperadilan. Rabu (28/5/2025)
Kegiatan dihadiri tim dari Bidang Hukum Polda Sulsel yang dipimpin AKP Suparno, S.H., sedangkan Kabag SDM KOMPOL Abdul Rachim, S.Sos.,M.H., mewakili Kapolres Bantaeng, Sosialisasi dan penyuluhan hukum juga dihadiri personel Polres Jeneponto dan Personel Polres Bantaeng.
Kapolres Bantaeng AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo, S.I.K., M.H., yang diwakili Kabag SDM KOMPOL Abdul Rachim, S.Sos., M.H., menyampaikan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan Bidkum Polda Sulsel sangat besar manfaatnya bagi personel dikarenakan kedepannya problematik hukum saat pelaksanaan tugas Kepolisian semakin kompleks, hal ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang hukum.
“Kami harap kegiatan ini diikuti dengan cermat, kegiatan ini sangat membantu meningkatkan pemahaman hukum para personel, terutama dalam menghadapi tantangan hukum yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas,” Ujar KOMPOL Abdul Rahim
Dalam pemaparannya, AKP Suparno, SH menjelaskan tentang Perpol Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Pendapat dan Saran Hukum (PSH), yang menekankan pentingnya pemberian pendapat hukum yang berbasis analisis yuridis.
Selain itu, beliau juga memaparkan strategi menghadapi praperadilan, dengan menguraikan tahapan penting dalam proses hukum, mulai dari penetapan tersangka, prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan yang harus dilakukan secara sah dan sesuai aturan hukum.
Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini, Bidang Hukum Polda Sulsel berupaya meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan Polri, guna mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(***/Ryawan)
